Richie Rich’s, siapa yang tidak kenal tokoh kartun fiktif “besutan” Hollywood ini. Dia digambarkan sesosok bocah lelaki yang sangat beruntung karena memiliki orang tua yang kaya raya. Apa hubungannya dengan Indonesia? Hubungannya sederhana, karena serial kartun Richie Rich’s pernah menjadi tayangan yang lumayan populer di era kejayaan televisi negara (TVRI). Bahkan ketika dibuat versi layar lebar, jumlah warga negara Indonesia yang membeli tiket untuk menonton rasanya cukup memberi pemasukan yang tidak kecil bagi produser-nya.
Siapakah Richie Rich’s ala Indonesia yang dimaksud dalam tulisan ini? Tidak lain dan tidak bukan, adalah departemen / lembaga negara “terkaya” dari sisi alokasi anggaran belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2007. Dari total*) Rp. 234.204.003.488.000 jumlah bagian anggaran kementerian negara / lembaga negara dalam RAPBN 2007, sekitar Rp. 140,59 triliun (60,02%), “dipegang” oleh 6 kementerian negara / lembaga negara. Keenamnya berdasarkan besaran nilai yang diperoleh (sama dengan atau diatas Rp. 10 triliun) adalah sebagai berikut:
1. Departemen Pendidikan Nasional Rp. 43,48 triliun,
2. Departemen Pertahanan Rp. 31,30 triliun,
3. Departemen Pekerjaan Umum Rp. 21,36 triliun,
4. Kepolisian Negara Rp. 18,69 triliun,
5. Departemen Kesehatan Rp. 15,05 triliun dan
6. Departemen Agama Rp. 10,77 triliun.
*) Sumber: Nota Keuangan dan APBN TA 2007 Republik Indonesia
Yang menarik bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 yang tidak kalah fantastis jumlahnya dari anggaran kementrian / lembaga negara. Untuk APBD tahun 2007 yang mulai berlaku hari ini (03/04) besarnya ditetapkan sebesar Rp. 20,95 triliun (HU Republika 03/04/07). Itu artinya berada diatas anggaran Kepolisian Negara, Departemen Kesehatan dan Departemen Agama.
Berdasarkan besaran anggaran tersebut, “pantaslah” kalau kemudian muncul dan berkembang wacana pembentukan kawasan “megapolitan” dengan pejabat kepala daerah setingkat menteri / menteri negara. Kawasan tersebut setidaknya meliputi DKI Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat dan sebagian wilayah Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan DKI. Mungkin bila wacana megapolitan tersebut terwujud, menilik dari sisi anggaran pendapatan dan belanja-nya, kawasan megapolitan tersebut, tidak mustahil akan menjadi the riches province in Indonesia. Another Richie Rich’s ala Indonesia, mengerti? Wallahu a’lam!
Wassalam,
miyoeL @030407
Yang menarik bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 yang tidak kalah fantastis jumlahnya dari anggaran kementrian / lembaga negara. Untuk APBD tahun 2007 yang mulai berlaku hari ini (03/04) besarnya ditetapkan sebesar Rp. 20,95 triliun (HU Republika 03/04/07). Itu artinya berada diatas anggaran Kepolisian Negara, Departemen Kesehatan dan Departemen Agama.
Berdasarkan besaran anggaran tersebut, “pantaslah” kalau kemudian muncul dan berkembang wacana pembentukan kawasan “megapolitan” dengan pejabat kepala daerah setingkat menteri / menteri negara. Kawasan tersebut setidaknya meliputi DKI Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat dan sebagian wilayah Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan DKI. Mungkin bila wacana megapolitan tersebut terwujud, menilik dari sisi anggaran pendapatan dan belanja-nya, kawasan megapolitan tersebut, tidak mustahil akan menjadi the riches province in Indonesia. Another Richie Rich’s ala Indonesia, mengerti? Wallahu a’lam!
Wassalam,
miyoeL @030407
No comments:
Post a Comment